nusakini.com--Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly bertemu dengan Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hong Kong, Kamis (16/6). Pertemuan berlangsung di Ruang Ramayana, KJRI Hong Kong dan dihadiri oleh sekitar 50 wakil-wakil kelompok/organisasi BMI yang ada Hong Kong.

Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno menegaskan kembali komitmen Pemerintahan Presiden Jokowi untuk hadir dalam perlindungan WNI di luar negeri, termasuk BMI. "Pemerintah bersama teman-teman BMI semua untuk melindungi. Kalau teman-teman menangis, kami juga menangis. Masalah selalu saja ada, tapi Pemerintah berkomitmen membantu mencarikan mencarikan solusinya. ", ucap Menlu Retno di depan para BMI. 

Beberapa keluhan yang banyak disampaikan kepada Pemerintah oleh Para BMI di Hong Kong adalah pelayanan perpanjangan paspor, khususnya pasca penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). 

"Penerapan SIMKIM adalah upaya Pemerintah membuat keamanan proses pembuatan paspor lebih baik dan agar paspor Indonesia memenuhi standar internasional", papar Menkumham menjelaskan mengenai alasan penerapan SIMKIM. 

Sebagaimana banyak diberitakan, awal penerapan sistem ini banyak menyebabkan lambatnya proses pembuatan paspor, mengharuskan kedatangan WNI dua kali ke Perwakilan Indonesia dan, khusus di Hong Kong, menyebabkan terjadinya perubahan data paspor baru yang berbuntut penahanan dua orang BMI. 

"Presiden meminta saya dan Menkumham segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak sampingan penerapan SIMKIM", ujar Menlu Retno menjelaskan alasan kehadirannya di Hong Kong. 

Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno juga menjelaskan 4 langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait penerapan SIMKIM di Hong Kong. 

Pertama, Menlu dan Menkumham sudah bertemu dengan Acting Chief Executive Otoritas Hong Kong untuk menjelaskan mengenai SIMKIM dan untuk menghimbau agar BMI tidak dikriminalisasi akibat perubahan data paspor; 

Kedua, percepatan proses pembuatan paspor dengan mengirimkan Tim Perbantuan Teknis dari Kemlu dan Imigrasi serta tambahan peralatan pembuatan paspor. 

Ketiga, menyederhanakan proses pembuatan paspor sehingga WNI cukup datang sekali ke KJRI. 

Keempat, inovasi teknologi dilakukan di KJRI dalam rangka memudahkan pelayanan. 

"Kami sangat senang, karena ini adalah pertemuan langsung pertama Menteri Luar Negeri dengan BMI di Hong Kong setidaknya dalam 13 tahun terakhir", ujar Sringatin, salah seorang aktivis advokasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang hadir salam pertemuan tersebut. (p/ab)